Qodratul Ikhwan: Umara Tidak Bisa Dipisahkan Dengan Ulama

Bandar Lampung (Duta Damai)

Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemprov Lampung, Qodratul Ikhwan, mengatakan selama ini pemerintahan tidak akan pernah bisa berjalan tanpa dukungan dari para ulama, dan ulama sebagaimana diketahui persis sebelum republik ini berdiri itu sudah ada.

“Jadi kalau saya melihat perjalanannya, Republik Indonesia masih bisa bertahan sampai hari ini itu tidak lain karena peran ulama yang sangat besar. Kemudian kalau kita lihat lagi semua peraturan perundang-undangan yang ada di negara kita itu rujukan-rujukan nya juga Alquran. Hanya, dengan bahasa Indonesia dan tidak menyebutkan bahwa berdasarkan ayat sekian-sekian, maka saat ini kebijakan pemerintah begitu juga,” ujarnya, saat menjadi narasumber di diskusi Refleksi Kehidupan Beragama di Lampung, di Swissbell Hotel, Rabu (15/12/2021).

Selain itu lanjutnya, saat ini TNI Polri serta perguruan tinggi di Indonesia ini telah banyak memberikan kesempatan kepada putra-putri yang hafiz quran tanpa tes, itu artinya kalau nanti suatu ketika aparatur pemerintah yang didominasi oleh para tahfiz ini, ya mungkin inilah nantinya yang akan mewujudkan Indonesia.

“Tapi paling tidak kebijakan pemerintah sekarang sudah diwarnai dengan berbagai kemudahan, mungkin kalau di zaman saya ketika saya masuk perguruan tinggi belum ada seperti itu,” timpalnya.

Serta selain memiliki kapasitas ulama yang ideal. Akan tetapi jelasnya, perlu dipahami juga bahwa pemerintah itu harus melakukan peran yang sama terhadap semua agama yang ada di Indonesia.

“Ketika kita berbicara pada tataran Amar ma’ruf tidak ada masalah. Karena tidak ada agama yang mengajarkan mungkar,” kata dia.

Qodratul kembali menegaskan, antara umara tidak bisa dipisahkan dengan ulama dan ulama juga tidak bisa memisahkan diri dari pemerintah.

“Maka saya tidak sepakat dengan adanya kata kriminalisasi ulama, namun itu adalah orang yang melanggar hukum atau norma yang ada. Maka penegakan hukum pun harus ditegakkan,” ucapnya.

Sementara pada kesempatan yang sama, Kasrem 043/Gatam, Kolonel Inf. Dendi Suryadi, berharap kehidupan beragama di Indonesia sesuai dengan nilai-nilai pancasila, karena semua warga negara berhak untuk memeluk agamanya masing-masing dan menjalankan keyakinan agama yaitu dengan sebebas-bebasnya. Hal itu juga termaktub dalam undang-undang dasar 45.

Namun demikian kata dia, nyatanya masih ada juga kasus yang mengatas namakan agama, dalam hal ini apabila berbicara tentang refleksi kehidupan beragama yang ditakutkan terjadinya konflik.

“Tapi konflik ini akar masalahnya rata-rata adalah satu yakni toleransi. Dimana toleransi ini lah yang kadang-kadang hilang dari kehidupan kita untuk menghadapi hal-hal yang tidak ideal yang tidak kita inginkan,” ujar Kolonel Inf. Dendi Suryadi.

Oleh karenanya, pihaknya juga melakukan pengendalian sosial dengan tindakan preventif, pembinaan dan persuasif. 

“Kegiatan hari ini kita bersama para ulama yang ada di provinsi Lampung, Alhamdulillah kita senang karena hal seperti ini dialog seperti ini harusnya kita kembangkan untuk menghilang ke ketidaksepahaman antara umat beragama,” jelasnya.

Untuk tidak terjadi adanya konflik yang tidak diinginkan. Maka, semua pihak harus terlibat menciptakan kehidupan beragama yang harmonis sesuai dengan apa yang dinginkan oleh rakyat.

“Guna melindungi bangsa dari berbagai ancaman-ancaman dari luar maupun dari dalam sendiri, kita juga melakukan tindakan-tindakan formal dan berbagai program,” tandasnya.

Foto: suasana diskusi Refleksi Kehidupan Beragama di Lampung, di Swissbell Hotel, Rabu (15/12/2021). (Sri).

Leave a Comment

Your email address will not be published.